MTsN 7 Bungo Fasilitasi Pembuatan KIA, Dukung Program Nasional Perlindungan dan Administrasi Kependudukan

Tanah Tumbuh (Humas MTsN 7 Bungo) -Pemerintah Indonesia terus menggencarkan berbagai program perlindungan dan pemenuhan hak anak, salah satunya melalui penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai dokumen kependudukan resmi bagi warga negara Indonesia yang berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, yang menjadi landasan hukum penerbitan KIA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di seluruh Indonesia.
Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan identitas resmi yang memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan berlaku sebagai dokumen kependudukan anak sebelum diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada usia 17 tahun. Proses pembuatannya dibedakan berdasarkan status kewarganegaraan anak serta kondisi pengajuan, baik untuk pembuatan baru maupun penggantian karena hilang atau rusak.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional tersebut, MTsN 7 Bungo mengambil langkah proaktif dengan mendorong seluruh peserta didiknya untuk memiliki Kartu Identitas Anak. Madrasah tidak hanya memberikan imbauan, tetapi juga memfasilitasi proses administrasi pembuatan KIA bagi siswa yang belum memilikinya.
Kepala MTsN 7 Bungo, Bapak Firdaus, Ar., S.Pd.I., mengungkapkan bahwa pihak madrasah berkomitmen membantu peserta didik dalam melengkapi dokumen kependudukan sebagai bagian dari tertib administrasi dan perlindungan hak anak.
"Kami akan memfasilitasi siswa yang belum memiliki Kartu Identitas Anak. Seluruh siswa diminta melengkapi administrasi yang diperlukan agar proses pengajuan dapat berjalan dengan lancar," ujarnya.
Langkah konkret tersebut mulai direalisasikan pada Kamis (19/2/2029), ketika salah satu Staf Tata Usaha madrasah, Ibu Ani Hefi Yanti, melakukan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan berkas pengajuan KIA milik siswa. Proses ini meliputi pengecekan dokumen seperti fotokopi kartu keluarga, akta kelahiran, serta pas foto sesuai ketentuan yang berlaku.
Ibu Ani Hefi Yanti menjelaskan bahwa fasilitasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh siswa memiliki identitas resmi yang sah secara hukum.
"Untuk siswa yang belum memiliki Kartu Identitas Anak, pihak madrasah telah memfasilitasi proses pembuatannya. Kami berharap siswa dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, karena KIA merupakan identitas resmi anak sebelum diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk (KTP)," ungkapnya.
Ia menambahkan, setelah seluruh data dan berkas siswa terkumpul serta dinyatakan lengkap, pihak madrasah akan menyerahkan dokumen tersebut secara kolektif ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo guna proses penerbitan KIA. Sistem pengajuan secara kolektif ini diharapkan dapat mempermudah orang tua serta mempercepat proses administrasi.
Program fasilitasi KIA ini menjadi bagian dari upaya MTsN 7 Bungo dalam mendukung tertib administrasi kependudukan sekaligus menanamkan kesadaran hukum kepada peserta didik sejak dini. Dengan memiliki KIA, siswa tidak hanya memperoleh identitas resmi, tetapi juga kemudahan dalam mengakses berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, hingga program bantuan pemerintah.
Melalui sinergi antara pemerintah dan satuan pendidikan, diharapkan seluruh anak Indonesia, khususnya peserta didik MTsN 7 Bungo, dapat terdata secara akurat dan memperoleh hak-haknya secara optimal sebagai warga negara. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa madrasah tidak hanya berperan dalam pendidikan akademik dan spiritual, tetapi juga dalam mendukung program strategis nasional demi masa depan generasi bangsa.


Sumber : Panitia ASAS MTsN 7 Bungo
Penulis : MR
Dokumen : AHY